Apa yang dimaksud dengan Asas Ius Curia Novit?
Apa yang dimaksud dengan Asas Ius Curia Novit?
Asas Ius Curia Novit memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.
Salah satu asas penting dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu Asas Ius Curia Novit Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas tersebut dan dalam kondisi hukum normatif seperti apa asas tersebut mulai berfungsi?
Intisari: Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.
Mengapa hakim ketika menghadapi kekosongan hukum berpegang pada asas Ius Curia Novit?
Di dalam menghadapi kekosongan hukum, hakim harus berpegang pada asas ius curia novit, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Mengapa Asas Ius Curia Novit diperlukan?
Dengan demikian, adanya Asas Ius Curia Novit mendorong hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan masuknya suatu perkara yang belum ada dasar peraturan perundang-undangannya, dan kemudia memeriksa dan mengadili berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Apa yang dimaksud dengan erga omnes?
Asas erga omnes dan asas negative legislator merupakan dua asas yang melekat pada setiap Putusan MK, pengertian dari asas erga omnes sendiri yaitu bahwa setiap Putusan MK berlaku bukan hanya bagi para pihak yang berperkara melainkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bolehkah hakim memeriksa mengadili dan memutus perkara tanpa didasarkan pembuktian?
Hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi penting juga didasarkan oleh keyakinan sebagai seorang hakim dalam memutus perkara. Pengamat hukum dan bahkan masyarakat awam kadang reaktif mencibir sinis atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.
Mengapa setiap putusan hakim harus disertai alasan?
Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan Seluruh putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengadili. Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya.
Mengapa seorang hakim tidak boleh menolak perkara?
“Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau tidak jelas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/6/2019). “Hakim harus memutus perkara yang dilajukan kepadanya. Siapapun tidak boleh mempengaruhi atau intervensi hakim dalam mengadili perkara. Ini perintah Undang-Undang,” sambungnya.
Apa yang menyebabkan suatu perkara tidak ditolak oleh hakim jelaskan?
Mengapa hakim tidak boleh menolak perkara perdata?
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat Jelaskan apa yang dimaksud?
Jika bicara soal arti putusan final pada putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”), artinya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Sedangkan arti putusan mengikat dalam Putusan MK yaitu putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pada umumnya Apakah sifat putusan MK?
“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.